KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian

izin di bidang Perdagangan dan berdasarkan pelimpahan

kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu

menetapkan kembali Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b.  bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1.  Bedrijreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stbl 1938

Nomor 86);

2.  Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang

Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964

Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692;

3.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,

Tambaran Negara Nomor 3587);

6.  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3611);

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3720);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang

Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144)

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran

Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1467);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang

Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3734);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3805);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Di Bidang Berjangka Komoditi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3806);

12.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

13.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun

1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;

14.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M

Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi

Pembangunan;

15.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek

Kontrak Berjangka;

16.  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian

Perizinan Di Bidang Usaha;

17.  Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56/Th/1971

dan Nomor 103A/KP/V/71 tentang Ketentuan

Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Dan

Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan

Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor

409/KPB/V/1979;

18.  Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi

dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan

Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor

Pokok Wajib Pajak Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP);

19.  Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor

04/Kp/1/1980 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang

Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya

Administrasi Perusahaan;

20.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri dan

Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;21.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/ 1999

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;

22.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan

Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen

Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

23.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis

Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat

Jenderal dan Kewenangan Pemberian izin Di Bidang

Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT

IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.  Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang

dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak

atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

2.  Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yangdidirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara

Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan

atau laba;

3.  Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah

Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha

Perdagangan ;

4.  Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat

SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang

memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP

Kecil/Menengah/Besar.

5.  Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan

yang meliputi  Perubahan Nama Perusahaan, Alamat Kantor

Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat

Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP,  Modal dan Kekayaan

Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa

Dagangan Utama;

6.  Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

7.  Ka.KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian

dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

8.  Ka.KANWIL adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian

dan Perdagangan di Propinsi;

9.  Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit

atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan

di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau

bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan

induknya;

10.  Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak

mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu

kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan

wewenang yang diberikan;

11.  Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang

diberi kewenangan bertindak  untuk mewakili Kantor Pusat

Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor Pusat.BAB  II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal  2

(1)  Setiap Perusahaan yang  melakukan kegiatan Usaha

Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan;

(2)  Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri:

a.  SIUP Kecil;

b.  SIUP Menengah;

c.  SIUP Besar.

Pasal 3

(1)  Kewenangan pemberian SIUP berada pada Menteri.

(2)  Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada :

a.  Ka.KANDEP untuk menerbitkan SIUP Kecil dan SIUP

Menengah.

b.  Ka.KANWIL untuk menerbitkan SIUP Besar.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili)

perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih

menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Pasal 6

(1)  Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan

dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto)

seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2)  Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan

dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnyadiatas  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP

Menengah.

(3)  Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya

diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP

Besar.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih

(netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan

dengan Akte Perubahan dan atau  Neraca Perusahaan wajib

memiliki SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)  Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP

adalah :

a.  Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan

kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP

Perusahaan Pusat.

b.  Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

1) tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;

2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya

atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat

terdekat.

c.  Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir

jalan atau pedagang kaki lima.

(2)  Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib

mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuaiketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN SIUP

Pasal 10

(1) Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah bagi Perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

diajukan kepada  Ka.KANDEP setempat, dengan mengisi

Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A

sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

(2) Permintaan SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan kepada  Ka.KANWIL

setempat, dengan mengisi Formulir SP-SIUP

Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada

Lampiran Keputusan ini.

(3) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung

Jawab Perusahaan.

Pasal  11

Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan

kepada Ka.KANDEP atau Ka. KANWIL setempat sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Pasal  12

(1)  Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan

Pasal 11 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan

ketentuan sebagai berikut :

a.  Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :

1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari

Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;

3. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur

Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;

4. Copy NPWP Perusahaan, dan

5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah

Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdaganganyang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Gangguan (HO);

6. Neraca Awal Perusahaan.

b.  Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat

pengesahan dari instansi berwenang;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/

Penanggung Jawab Koperasi;

3. Copy NPWP Perusahaan;

4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah

Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan

yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Gangguan (HO);

5. Neraca Awal Perusahaan;

c.  Perusahaan yang tidak berbentuk Perusahaan Terbatas

dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

a)  Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang

telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/

Penanggung Jawab Perusahaan;

c)  Copy NPWP Perusahaan;

d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari

Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha

Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); dan

e)  Neraca Awal Perusahaan;

2. Perusahaan Perorangan :

a)  Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/

Penanggung Jawab Perusahaan;

b) Copy NPWP Perusahaan;

c)  Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari

Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha

Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);

d) Neraca Awal Perusahaan;

(2)  Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak

tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukumkepada Menteri Kehakiman, pemohon SIUP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat

Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman,

maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akta

Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Biaya Administrasi

Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen

Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan

SIUP.

(3)  Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan

Hukum dari Menteri Kehakiman,  wajib menyampaikan copy

Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri

Kehakiman kepada Ka. KANWIL atau KA.KANDEP yang

bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan

tersebut.

(4)  Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha

(SITU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan

(HO), tidak wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Perlu

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah

setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor

409/KPB/5/1979 dan SIUP dapat diterbitkan.

(5)  Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan

kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian

dokumen selesai.

Pasal 13

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b dapat

diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan

menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Ka.KANDEP

setempat dengan melampirkan :

1. copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab, dan

2. copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa

setempat.Pasal  14

(1)  Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud Pasal

10, Pasal 11 dan Pasal 12 secara lengkap dan benar,

Ka.KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib

menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B

dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  warna putih untuk SIUP Kecil;

b.  warna biru untuk SIUP Menengah;

c.  warna kuning untuk SIUP Besar.

(2)  Apabila pengisian Surat Permintaan  dan kelengkapannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar,

Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP  yang bersangkutan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPSIUP Model A, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP

dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang

bersangkutan disertai alasan-alasannya.

(3)  Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.

(4)  Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak

dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar,  Ka.

KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan menolak

permintaan SIUP yang bersangkutan.

(5)  Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP-nya dapat

mengajukan kembali permintaan SIUP

BAB IV

PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN

PERUSAHAAN

Pasal  15

(1)  Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor

Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis

kepada Ka. KANDEP di tempat kedudukan Kantor

Cabang/Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan dengantembusan Ka. KANWIL setempat.

(2)  Dalam mengajukan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :

a.  Copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat

yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;

b.  Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan

Kantor Cabang Perusahaan;

c.  Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor

Cabang Perusahaan;

d.  Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);

e.  Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan

Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang

dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan

(HO).

(3)  Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Ka.

KANDEP ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan

Perusahaan mencatat/mendaftar dalam buku Laporan

Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan

membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP

Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut

berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

(4) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor

Pusat yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib

melaporkan secara tertulis kepada Ka. KANDEP dengan

tembusan kepada Ka. KANWIL di tempat kedudukan

Perusahaan Perwakilan yang bersangkutan dengan

melampirkan dokumen sebagai berikut :

a.  Copy SIUP dan Copy TDP Perusahaan yang menunjuk

b. Copy SIUP dan Copy TDP Perusahaan yang ditunjuk

c.  Salinan/copy Akte Penunjukan Perwakilan atau Surat

Tentang Penunjukan Perwakilan;

d. Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;

e.  copy SITU dari Pemerintah Daerah ditempat kedudukan

Perwakilan bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang

dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undangundang Gangguan (HO).(5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) secara lengkap dan benar, Ka. KANDEP di tempat

kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan mencatat dalam

Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan

Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada

copy akte penunjukan atau surat tentang penunjukan

Perwakilan Perusahaan sebagai bukti Pembukaan Kantor

Perwakilan Perusahaan.

BAB V

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 16

Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan

selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, maka Pejabat yang

bersangkutan wajib menunjuk Pejabat setingkat lebih rendah yang

bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk

menerbitkan SIUP.

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal  17

(1)  Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, apabila melakukan

perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 kecuali

modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (lima)

bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan

permintaan perubahan SIUP kepada Ka. KANWIL atau Ka.

KANDEP yang berwenang menerbitkan SIUP yang

bersangkutan.

(2)  Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan

perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5

sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto)

ditetapkan sebagai berikut :

a.  SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan

kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih

besar dari semula tetapi tidak melebihi  Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib

mengajukan perubahan SIUP;

b.  SIUP Kecil, yang modal dan kekayaan bersih (netto)

setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan

perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;

c.  SIUP Kecil  yang modal dan kekayaan bersih (netto)

setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan

SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;

d.  SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal

dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih

besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib

mengajukan perubahan SIUP;

e.  SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih

(netto) turun menjadi di bawah Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi

SIUP Kecil;

f.  SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal

dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan

peyesuaian menjadi SIUP Besar;

g.  SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan

kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan

di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP

Menengah;

h.  SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan

kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan

di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil.(3)  Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/

Besar Model A.

(4)  Ka. KANWIL atau Kepala KANDEP yang bersangkutan

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP dengan

menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

(5)  Perubahan Perusahaan  yang tidak termasuk dalam Pasal 1

angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Ka. KANWIL

atau Ka. KANDEP  yang berwenang menerbitkan SIUP yang

bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah

diperoleh;

(6)  Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya

laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib

mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan

menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal  18

(1)  Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau

rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus

mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis

kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang berwenang

mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru.

(2)  Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a.  dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10;

b.  melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian

setempat bagi SIUP yang hilang.

(3)  Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang

bersangkutan wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan

Formulir Model B.BAB VII

P E L A P O R A N

Pasal 19

(1)  Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan

kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan

laporan.

(2)  Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor

dan kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Ka. KANDEP

yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya setiap

satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari

tahun berikutnya;

(3)  Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib

menyampaikan laporan kepada Ka. KANDEP yang

bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2

(dua) kali dalam setahun.

(4)  Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan

laporan kepada Ka. KANWIL yang bersangkutan

mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam

setahun.

(5)  Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan (4) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

a.  semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31

Juli;

b.  semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31

Januari tahun berikutnya.

(6)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), (3) dan (4)

disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C.Pasal  20

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan

data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila dimintasewaktuwaktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang

berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 21

(1)  Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan

kegiatan usaha Perdagangan atau menutup perusahaannya

wajib melaporkan secara tertulis kepada Ka. KANWIL atau

Ka. KANDEP yang bersangkutan sesuai dengan SIUP yang

dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan

SIUP asli.

(2)  Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP  yang mengeluarkan SIUP

Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan

dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal  22

Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/I/1980

tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya

Administrasi Perusahaan, maka Uang Jaminan dan Biaya

Administrasi dalam pengurusan SIUP sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal  23

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang

mempunyai  kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa,

Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar

Modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 24

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan

Berjangka Komoditi.BAB IX

S  A  N  K  S  I

Pasal  25

(1)  Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

a.  tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 15

ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 19 ayat

(2), (3) dan (4) serta Pasal 20Keputusan ini;

b.  melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang

usaha, jenis kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan

utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;

c.  belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

d.  adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang

ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa

Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran

HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;

e.  adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang

bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)  Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang

berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir

Model D.

Pasal 26

(1)  SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

a.  tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (2);

b.  melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan

seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak

sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis

barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP

yang telah diperoleh;c.  sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa

melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak

pidana lainnya.

(2)  Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan,

perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha

Perdagangan.

(3)  Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam)

bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan

SIUP.

(4)  Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya

Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan  tetap.

(5)  Pembekuan SIUP dilakukan oleh Ka. KANWIL atau Ka.

KANDEP yang berwenang menerbitkan SIUP yang

bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model E.

(6)  SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila

Perusahaan yang bersangkutan :

a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan

perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

ketentuan dalam Keputusan ini;

b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI

dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan

Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal  27

(1)  SIUP dapat dicabut apabila :

a.  SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang

tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan

atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12,

Pasal 13, dan Pasal 17;

b.  Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan

setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

c.  Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukumanpelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang

telah berkekuatan tetap.

d.  Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan yang memuat seksi

pencabutan SIUP.

(2)  Pencabutan SIUP dilakukan oleh  Ka. KANWIL atau Ka.

KANDEP  yang berwenang menerbitkan SIUP yang

bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model F.

Pasal  28

(1)  Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Ka. KANDEP,

Perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan

SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada

Ka.KANWIL dan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri terhadap Pencabutan SIUP yang dilakukan

Ka.KANWIL.

(2)  Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

permohonan banding dapat menerima atau menolak

permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasanalasan.

Pasal  29

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 15

ayat (1) dan Pasal 24 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  30

(1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut

TDUP dan SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum

ditetapkannya Keputusan, ini dinyatakan tetap berlaku dengan

ketentuan sebagai berikut :

a.  TDUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya

Keputusan ini, dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil

berdasarkan Keputusan ini tanpa diperlukan permintaan

perubahan.b.  SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya

Keputusan ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP

Menengah.

c.  SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan

Keputusan ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) di atas

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP

Besar.

(2)  Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh

perusahaan yang bersangkutan.

Pasal  31

(1)  Perusahaan yang telah memperoleh TDUP apabila

melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto)

seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang

dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib

melakukan perubahan TDUP dengan SIUP Kecil.

(2)  Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila

melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto)

seluruhnya setelah perubahan menjadi di atas Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan

SIUP tersebut dengan SIUP Menengah.

(3)  Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila

melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto)

seluruhnya setelah perubahan menjadi di atas Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan

SIUP tersebut dengan SIUP besar.Pasal 32

Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memper

oleh TDUP dan SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian

sebelum ditetapkan Keputusan ini, wajib mengajukan kembali

permintaan baru kepada  Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP untuk

memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  33

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian SIUP pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II

Percontohan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal  34

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

                                       Ditetapkan di  J a k a r t a

                                       Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RAHARDI RAMELANLAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL :  13 Oktober 1999

1. Formulir Model  A : Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP)

Kecil/Menengah/Besar

2. Formulir Model  B : Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)

3. Formulir Model  C : Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Yang Telah Memperoleh SIUP

4. Formulir Model  D : Peringatan ke ……….. tentang Pelaksanaan Ketentuan

5. Formulir Model  E : Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

6. Formulir Model  F : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

7. Formulir Model  G : Persetujuan Perubahan SIUP

8. Formulir Model  H : Penutupan Perusahaan

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RAHARDI RAMELANLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-02

TANGGAL :  13 Oktober 1999

        Model   :  A

Diisi oleh Pemohon

Persetujuan

Nomor

:

:

Tanggal  :

Kepada Yth.

*) Ka.KANWIL/Ka. KANDEP Departemen

    Perindustrian dan Perdagangan

    Kantor Wilayah/Kantor Departemen

Perindustrian dan Perdagangan

Kepala,

( .…………………………… )

.………………………………………

.……………………………………………

di

……………………………………          

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

KECIL / MENENGAH / BESAR* (SP-SIUP KECIL/MENENGAH/BESAR)*

DIISI HURUF CETAK

Nomor   : ……………………………………      Tanggal : ……….…………………….

I Maksud permohonan izin :

( Lingkari angka yang diinginkan)

1. Memperoleh SIUP

2. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih

3. Perubahan Pemilik Perusahaan

4. Perubahan Kedudukan

5. Perubahan Nama Perusahaan

6. Perubahan Bentuk Perusahaan

7. Perubahan KelembagaanII Identitas Perusahaan :

1.  Nama Perusahaan

2.  Bentuk Perusahaan :

Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV),

Persekutuan Firma (Fa), Perusahaan

Perorangan.

3.  Merek (milik sendiri/lisensi)

.……………………………………………

.……………………………………………

4 a.  Alamat Perusahaan :

Jalan /lorong dan Nomor RT dan RW

Kelurahan/Desa

Kabupaten/Kotamadya Propinsi

b.  Lokasi perusahaan (bila perusahaan

berada di Pusat

Pertokoan/Perbelanjaan/Perkantoran,

Jelaskan lantai dan ruangan).

c.  Nomor Telepon/Fax

d.  Status tempat usaha

..……………………………………………

..……………………………………………

..……………………………………………

..……………………………………………

..……………………………………………

..……………………………………………

..……………………………………………

(Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ……………………………………………..

III. Identitas pemilik/Direktur Utama/

penanggungjawab perusahaan :

1.  Nama lengkap

2.  Tempat, tanggal lahir

3.  Alamat rumah/tempat tinggal

(lampirkan fotocopy KTP)

4.  Nomor Telepon/Fax

4.  Suami/isteri  *)

a.  Nama

b.  Kewarganegaraan

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………IV. Legalitas Perusahaan :

1.  Perusahaan berbentuk PT

a.  Akte Notaris

1)  Nama Notaris

2) Nomor/tanggal Akte Notaris

(Lampirkan Copy Akte Notaris)

3) Nomor/tanggal Pengesahan Badan

Hukum dari Departemen

Kehakiman

(lampirkan Copy SK Pengesahan)

atau

4) Data Akte Pendirian Perseroan

Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy

Bukti Setor Biaya Administrasi

Pembayaran Proses Pengesahan

Badan Hukum dari Departemen

Kehakiman Bagi PT yang belum

berbadan hukum.

b.  Izin lain yang dimiliki

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

2.  Perusahaan berbentuk Koperasi

a.  Akta Pendirian

1) Nomor/Tanggal Akte

2) Nomor/Tanggal Pengesahan dari

Instansi yang berwenang

b.  Izin lain yang dimiliki

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3.  Perusahaan selain berbentuk PT dan

Koperasi

a.  Akta Pendirian

1) Nomor/Tanggal Akte

2) Nomor/Tanggal Pengesahan dari

Pengadilan Negeri (Apabila

berbentuk Perusahaan Persekutuan)

b.  Izin lain yang dimiliki

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto)

perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha

Rp.  ……………………………………….

VI. Kegiatan usaha :

1.  Kelembagaan ………………………………………………

………………………………………………

K L U I

2.  Bidang Usaha (sesuai KLUI) ………………………………….

.…………………………………

.…………………………………

3.  Jenis barang / jasa dagangan utama 1.……………………………………………

2.……………………………………………

3.……………………………………………

VII. Hubungan dengan Bank :

1.  Bank dalam negeri

1

.

a.  Nama   : ………………………….

b.  Alamat : ………………………….

2

.

a.  Nama   : ………………………….

b.  Alamat : ………………………….

3

.

a. Nama  :

b. Alamat :

2.  Bank luar negeri

1

.

a.  Nama   : ………………………….

b.  Alamat : ………………………….

2

.

a.  Nama   : ………………………….

b.  Alamat : …………………………

3.  a.  Nama    :

     b.  Alamat  :Demikian Surat Permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila

dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut

SIUP Kecil/Menengah/Besar-nya dan atau  dituntut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

.………………………………………

Tanda tangan pemilik/penanggung

jawab perusahaan

cap dan materai Rp. 2.000,-

Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar :

1.  Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP

2.  Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan

3.  Lembar Ketiga : KANWIL/KANDEP Perindustrian dan Perdagangan tempat

kedudukan perusahaan

Catatan :

* Coret yang tidak perlu

**  Apabila ruang pada Formulir tidak cukup,

      ditulis pada lembar dibaliknya.LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

   NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL :  13 Oktober 1999

       Model  :  B

Kertas Warna Putih/Biru/Kuning

Diisi oleh Pejabat

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT UNIT)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) KECIL/MENENGAH/BESAR *

NOMOR  :

1.  Nama Perusahaan :

2.  Merek (milik sendiri/lisensi) :

3.  Alamat Kantor Perusahaan : ……………………………………………..

..……………………………………………

No. Telp./Fax …………..............................

4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : …………………………………………….

5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : …………………………………………….

.……………………………………………

No. Telp/Fax. ………………………………….

6.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : …………………………………………….

7. Nilai modal dan kekayaan bersih

Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan

Tempat Usaha

8.  Kegiatan Usaha :9.  Kelembagaan : …………………………………………….

10. Bidang Usaha : …………………………………………….

.……………………………………………

11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : …………………………………………….

Surat SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan

Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan

masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha

perdagangannya dua kli dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama

paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31

Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil

satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : ……………….

Pada Tanggal : ……………….

KANWIL/KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

................................................................          

      Kepala,

................................................................

* Coret yang tidak perlu.LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL :  13 Oktober 1999

        Model :  C

Diisi oleh Perusahaan

Nomor : …………………, ………………. 19

Lampiran :

Perihal : Laporan Kegiatan

Usaha Perdagangan

Kepada Yth.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP

Perindustrian dan Perdagangan

di

.……………………………      

*)  Tahun  ....................

*)  Semester I / II tanggal ………… tahun ………..

1.  Nama Perusahaan : ……………………………..

2.  Nomor dan Tanggal SIUP

Kecil/Menengah/Besar*) : ……………………………..

3.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ……………………………..

4.  Nomor Tanda Daftar Perusahaan : ……………………………..

5.  Kelembagaan : ……………………………..

6.  Bidang Usaha : ……………………………..

7.  Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : ……………………………..

8.  Omzet (Hasil Penjualan Tahunan) : Tahun Berjalan………………

     : Tahun Sebelumnya ……………

9.  Jumlah Tenaga Kerja (TK)

a.  WNI : ……. orang, dengan klasifikasi pendidikan : S1 ……. orang,

S2 ......... orang, S3 ......... orang, D1 ....... orang, D2 ....... orang,

D3 ........... orang, SLTA …….. orang, SLTP ……..orang, SD.

……orang)

b.  WNA : …….orang dengan klasifikasi pendidikan ……..orang, ……..

orang dengan keahlian …………………….

10. Kemitraan (bila ada) : ……………………………….

11. Permasalahan yang dihadapi : ……………………………….

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila

ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

…………, tanggal………… 19 ……

Tanda Tangan : ……………………..

Penanggung Jawab: ……………………..

Nama Terang : ……………………..

Jabatan : ……………………….*) Coret yang tidak perluLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL :  13 Oktober 1999

                    Model :  D

Diisi oleh Pejabat Ybs

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

( KOP KANDEP )

Nomor : …………………, ………………. 19

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke ……………..

tentang pelaksanaan Ketentuan

*) SIUP Kecil/Menengah/Besar

Kepada Yth.

..………………………………………

..………………………………………

di

.……………………………      

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil/Menengah/Besar :

Nomor dan Tanggal : …………………………..……….………….

Nama Penanggungjawab : ………………………………………………

Alamat Perusahaan : ………………………………………………

Kegiatan Usaha :  a.  Kelembagaan  ..................

b. Bidang Usaha  ..................

c.Jenis Barang/Jasa Perdagangan Usaha .....

setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi

ketentuan  *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku, antara lain :

1.  …………………………………………………………………………

2.  …………………………………………………………………………

3.  …………………………………………………………………………

4.  …………………………………………………………………………

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam

waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi

ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku dan melaporkannya

kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) KANWIL/KANDEP  Perindustrian dan

Perdagangan R.I

          di ..............................................

                          Kepala,

Tembusan :

1.  Menteri Perindustrian dan Perdagangan

u.p. Sekretaris Jenderal.

2.  Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG

3.  Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG

4.  Ka. KANWIL/Ka. KANDEP DEPPERINDAG di tempat kedudukan perusahaan

5.  Pertinggal

*)  Coret yang tidak perluLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL :  13 Oktober 1999

                                   Model : E

Diisi oleh Pejabat Ybs

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

( KOP SURAT UNIT )

KEPUTUSAN

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 00000000000000000000

TENTANG

*) PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

KECIL/MENENGAH/BESAR

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha

Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP

Kecil/Menengah/Besar  Nomor ……………… tanggal ………………

atas nama …………….. yang bergerak dalam kegiatan usaha

……………………. yang berlokasi di ……………….. ternyata tidak

memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga *)

SIUP Kecil/Menengah/Besar yang bersangkutan perlu dibekukan.

b.  bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : 1.  BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);

2.  Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan

dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun

1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun

1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3.  Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Nomor 3214);

4.  Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957  (Lembaran

Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1467);

5.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan

Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan

Perdagangan.

6.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999  tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan

Perdagangan;

7.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan

Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di

Kabupaten/Kotamadya;

8.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam

Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di

Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;

9.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatika : Surat dari …....................... Nomor ……………… tanggal

……………… perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan

Ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar..

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor ……………

tanggal ………………… atas nama ……………………. yang

bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan ..................... yang

berlokasi di ……………………………….

KEDUA : Dengan dibekukannya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar sebagaimanadimaksud pada Diktum PERTAMA,  Perusahaan yang bersangkutan

dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan ...............

terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan *) SIUP

Kecil/Menengah/Besar ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP Perindustrian

dan Perdagangan RI

    di  .......................................

Kepala,

Tembusan : (................................)

1.  Menteri Perindustrian dan Perdagangan NIP. ....................

up Sekretaris Jenderal;

2.  Inspektur Jenderal Depperindag dan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.

3.  Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.

4. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat

5. Pertinggal.

------------------------------

*)  Coret yang tidak perluLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL :  13 Oktober 1999

                                  Model :  F

Diisi oleh Pejabat Ybs.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

( KOP SURAT UNIT )

KEPUTUSAN

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 00000000000000000000

TENTANG

*) PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

KECIL/MENENGAH/BESAR

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha

Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP

Kecil/Menengah/Besar Nomor ……………… tanggal

……………… atas nama …………….. yang bergerak dalam

kegiatan Usaha Perdagangan ……………………. yang berlokasi

di ……………….. ternyata tidak memenuhi persyaratan dan

ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga *) SIUP

Kecil/Menengah/Besar yang bersangkutan perlu dicabut.

b.  bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : 1.  BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);

2.  Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan

dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun

1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun

1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3.  Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3214);4.  Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957  (Lembaran

Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1467);

5.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan

Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan

Perdagangan.

6.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999  tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan

Perdagangan;

7.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi

Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di

Kabupaten/Kotamadya;

8.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri

Dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan

Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

9.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatika : Surat dari .................... Nomor ……………… tanggal ………………

perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP

Kecil/Menengah/Besar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut *) SIUP Kecil/Menengah/Besar  Nomor …………………

tanggal ………………… atas nama ……………………. yang

bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan ................. yangberlokasi di ……………………………….

KEDUA : Dengan dicabutnya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar  sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan

dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan ................

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KANWIL/KANDEP Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia

    di  .............................................

Kepala,

(................................)

NIP. ....................

Tembusan :

1.  Menteri Perindustrian dan Perdagangan

up Sekretaris Jenderal;

2.  Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.

3.  Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.

4. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat

5. Pertinggal.

*)  Coret yang tidak perluLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL :  13 Oktober 1999

           Model : G

Diisi oleh Pejabat

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT UNIT )

Nomor : ……………............,  19…..

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Perubahan SIUP

Kecil/Menengah/Besar.

Kepada Yth.

..………………………………………

..………………………………………

di ……………………………………..

         Sehubungan dengan surat Saudara Nomor………………………

tanggal ………………. perihal Laporan Perubahan Perusahaan

dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan .....................

tersebut sebagai berikut :

Lama

………………………………

………………………………

……………………………

Baru

.…………………………………

.…………………………………

.…………………………………

         Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor ..……………….. tanggal

..……………………

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

u.p. Sekretaris Jenderal KANWIL/KANDEP Perindustrian

2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG. dan Perdagangan

3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di  .................................

DEPPERINDAG Kepala,

4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG

5. *) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG (.................................)

Propinsi NIP. ......................

6. Pertinggal

*)   Coret yang tidak perlu.KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai

tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Kantor Wilayah/Kantor Departemen

Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP.

KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KANWIL/KANDEP Perindustrian

dan Perdagangan RI

di  ................................

Kepala,

_______________________

NIP.

*)  Coret yang tidak perlu.LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR :  591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL :  13 Oktober 1999

                     Model :  H

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RE[UBLIK INDONESIA

( KOP SURAT UNIT )

KEPUTUSAN

*) KEPALA KANTOR WILAYAH / KEPALA KANTOR

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

Menimbang : bahwa berhubung ................... ( nama Perusahaan ) telah menghentikan

kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup Perusahaan tersebut;

Mengingat : 1.  Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86);

2.  Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang WDP;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;

4.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

591/MPP/Kep/10/1999        tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Memperhatikan : Surat.........................  perihal laporan penutupan perusahaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :

1.  Nama Perusahaan

2.  Alamat Perusahaan

3.  Nama Pemilik/Penanggung Jawab

4.  No. SIUP

:

:

:

:KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai

tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Kantor Wilayah/Kantor Departemen

Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP.

KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KANWIL/KANDEP Perindustrian

dan Perdagangan RI

di  ................................

Kepala,

_______________________

NIP.

*)  Coret yang tidak perlu.